Peluang Airlangga dan Puan di Pemilu 2024
Arahpolitik – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PDI Perjuangan (PDIP) disebut berpeluang untuk saling membangun kerja sama politik di Pemilu 2024.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, jika KIB dan PDIP bersama-sama di Pilpres 2024, maka barang tentu bisa membuka peluang pasangan antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani diusung.
Dia pun menyadari jika PAN punya jago seperti Ganjar Pranowo atau Erick Thohir, dan PPP ada Sandiaga Uno. Menurutnya, jika masing-masing saling memaksakan, maka KIB akan bubar. Disinilah justru yang paling diuntungkan Golkar dan PDIP.
Jika PDIP akhirnya memutuskan Puan Maharani, sudah tentu, jelas Jamiluddin, itu bisa mendapat restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga, karena dia tak mau atau tak mungkin bersebrangan dengan partainya sendiri.
“Kalau itu terjadi, ada kemungkinan Golkar dan PDIP berkoalisi. PAN dan PPP akan tetap bergabung selama mendapat restu Jokowi,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (23/2/2023).
Namun, perlu disadari bahwa Airlangga dan Puan sama-sama elektabilitasnya masih rendah, sehingga apapun bisa terjadi. Yang pasti, kemungkinan PDIP bergabung ke KIB terbuka lebar, karena partai berlambang banteng bermoncong putih itu tak akan mau berkoalisi dengan Koalisi Perubahan yang isinya NasDem, Demokrat, dan PKS.
“Jika PDIP bergabung dengan KIB, baik Golkar, PAN, maupun PPP seperti akan mendapat durian runtuh. Koalisi mereka bakal solid menghadapi Pemilu 2024,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan soal kepastian kerja sama politik PDIP semuanya berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
“Bukan di tangan orang perorangan, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ungkap dia, Minggu (19/3/2023).
Menurutnya, kerja sama politik yang bisa dibangun sebenarnya sudah terjalin di dalam kerja sama Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
“Ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama, selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan,” imbuh Hasto.
Koalisi Akan Mengerucut
Hasto pun juga menegaskan, jika ada anggapan PDIP sebagai penentu kerja sama politik, hal tersebut tidak bisa dipungkiri.
“PDI Perjuangan kan memiliki rekam jejak perjuangan apa lagi dipimpin Ibu Megawati Soekarnoputri dengan pengalaman yang begitu luas, dan sangat memahami persoalan global dan dinamika politik nasional sehingga persepsi yang disampaikan bahwa PDI Perjuangan akan menentukan ke arah mana kerja sama itu dilakukan ya tidak bisa dipungkiri,” jelas Hasto.
“Karena itulah pada waktunya akan terjadi pengerucutan, itu dilakukan dengan calon presiden ditetapkan terlebih dahulu dan setelah itu dengan calon wakil presiden bersama sama dengan yang mengusung kerja sama tersebut. Ini sudah ada dalam praktek, ketika Pak Jokowi periode pertama Pak JK ditetapkan melalui konsolidasi partai yang menetapkan beliau, ketika pada periode kedua
K.H Ma’ruf Amin ditetapkan melalui konsolidasi partai partai yang mengusung pasangan tersebut, jadi ini merupakan hal yang sudah establish di dalam praktek demokrasi,” pungkasnya.
