Kemenkeu Blak-blakan soal Anggaran Bansos Pangan

Arahpolitik – Kementerian Keuangan, Kemenkeu, akan menjelaskan dalam anggaran bantuan sosial, bansos, pangan dalam menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri dimana yang masih didiskusikan yang mengenai besaran serta sejumlah penerimanya. kepada Direktur Jenderal dalam Anggaran Kemenkeu Bapak Isa Rachmatarwata yang mengatakan kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memutuskan akan ada bansos pangan , maka Kemenkeu yang harus menyediakan sebuah anggarannya.

“Itu dalam anggaran bansos yang sama seperti pada kendaraan listrik tadi, dan pasti ada tambahan nantinya, tapi untuk pelaksanaannya dimana masih kita untuk diskusikan,” ujarnya di Gedung Sutikno Slamet Kemenkeu, di Jakarta Pusat, pada Selasa (7/3).

Isa mengatakan yang biasanya basis dalam data dimana akan digunakan adalah 20,65 juta pada Keluarga Penerima Manfaaat, KPM. secara Namun, ia mendengar telah ada data baru yang mungkin akan berbeda. untuk Selain mengecek data yang penerima bansos, kepada Kemenkeu perlu untuk memastikan patokan pada harga beras, atau telur, dan daging ayam dimana akan dibagikan dalam bentuk basos pangan itu.

“Diharapkan untuk bansos akan turun pada Bulan Maret. yang Kalau beras kan pastik sudah ada di Bulog.pada Anggaran itu biasanya kan tidak menjadi hambatan, di karena biasanya pada Bulog itu yang melaksanakan ‘lebih dulu, secara kemudian mengklaim belakangan,” ungkapan Isa.

Meski tidak dengan merinci secara berapa anggaran bansos pangan

Meski tidak dengan merinci secara berapa anggaran bansos pangan, pak Isa dimana menjelaskan sumber anggaran akan diambil dari Bendahara Umum Negara, BUN, bukan dari automatic adjustment yang secara telah dilakukan Kemenkeu. dan Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dimana sudah mengatakan bansos pangan dimana akan diberikan selama tiga bulan secara dalam bentuk beras, dan telur, dan daging ayam.

Menurutnya Airlangga,pada bansos ini perlu untuk diberikan guna untuk menekan inflasi yang dipicu dalam kenaikan harga pangan yang menjelang hari besar secara keagamaan. dan Adapun pada saat ini untuk regulasinya yang tengah disusun oleh pemerintah ,”Ini yang sedang diatur pada regulasinya, dimana akan diberikan dalam tiga bulan, yang terutama pada desa-desa dimana yang mendapatkan PKH, atau Program Keluarga Harapan dan dalam bantuan pangan non tunai,” ujarnya Airlangga pada acara Kick Off dalam Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan, GNPIP, pada tahun 2023 yaitu secara virtual, pada Minggu (5/3).

Di lain sisinya, Kemenkeu yang juga mengatakan dalam subsidi yang sebesar Rp1,75 triliun pada motor listrik dimana belum ada dalam Daftar Isian secara Pelaksanaan Anggaran, DIPA, Kementerian ESDM maupun pada Kementerian Perindustrian. kepada Isa untuk menegaskan harus melihat secara anggaran di BUN apakah masih ada atau tidak yang subsidi kendaraan listrik. secara Namun, ia mengatakan untuk intinya akan disiapkan atau akan ditambahkan dalam anggaran pada Kementerian ESDM dan Kemenperin'” ujarnya.