ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH DESA | SCHOLAE

Politik Uang Gelaran Pilkada, Puadi: Mahar Politik Jadi Problem Utama Para Kandidat

Minggu , 05 Juli 2020 | 17:30
Politik Uang Gelaran Pilkada, Puadi: Mahar Politik Jadi Problem Utama Para Kandidat
Puadi dalam webinar Bawaslu Jakarta Utara bertajuk "Meretas Politi Uang Gelaran Pilkada Masa Pandemi COVID-19" pada Jumat, 3 Juli 2020. (Tangkapan Layar)

JAKARTA, ARAHPOLITIK.COM - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi menyoroti maraknya fenomena bantuan sosial yang dilakukan Kepala Daerah petahana selama pandemi COVID-19. Menurut penulis buku "Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang" itu, mahar politik masih menjadi problem utama para kandidat dalam pencalonan kepala daerah selama ini.

"Mahar politik dan kampanye bansos Kepala Daerah dapat dijerat baik dengan sanksi pidana maupun administrasi hingga diskualifikasi pencalonan," tegas Puadi dalam webinar Bawaslu Jakarta Utara pada Jumat, 3 Juli 2020.

Selanjutnya, Dosen Fisip Universitas Indonesia Mulyadi menekankan maraknya politik uang karena oligarki politik masih dominan dalam sistem demokrasi di Indonesia. "Jadi selama oligarki politik dan oligarki ekonomi masih kuat, politik uang sulit diretas," tegas wakil ketua Center for Election and Political Party Fisip UI itu. Ia menekankan agar Bawaslu mengoptimalkan fungsi pencegahan. Misalnya, Bawaslu dapat bekerjasama dengan PPATK.

Sementara itu, peneliti Indonesian Center for Russian di Moskow Raymond Jr P. Sihombing menceritakan fenomena politik uang menjadi hal lazim di belahan dunia mana pun. Termasuk di Rusia praktik suap politik dan gratifikasi masih terjadi dalam pemilihan kepala daerah. "Dibutuhkan sistem dan teknologi supaya praktik politik uang dapat direduksi," tegasnya.

Lalu, peneliti departemen politik dan perubahan sosial CSIS Jakarta Nicky Fahrizal menegaskan untuk pilkada yang jurdil dibutuhkan penyelenggara pilkada yang kompeten dan berintegritas.

Pada kesempatan yang sama, milenial blogger Margareta Astaman mendorong Bawaslu agar melibatkan generasi milenial dalam aktivisme meretas politik uang. "Generasi milenial dapat dijadikan partner strategis melawan politik uang," ungkap alumna Nanyang Technological University Singapura.

Anggota Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo selaku moderator webinar menyimpulkan penyelenggara pemilu memiliki tugas mulia untuk menjaga marwah pilkada yang luber dan jurdil. Fenomena politik uang sungguh menciderai nilai-nilai demokrasi.

Webinar dibuka secara resmi oleh ketua Bawaslu Jakarta Utara Sali Imaduddin, dan diikuti para penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU dari seluruh Indonesia.

 

 

 


Editor : Farida
KOMENTAR